Tuesday, 20 February 2018

ASN Diminta Netral di Pilkada

Plt Bupati Aceh Selatan, Kamarsyah S.Sos MM didampingi seluruh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan 2018, melepaskan merpati saat deklarasi Pilkada Damai yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihak (KIP) Kabupaten Aceh Selatan di Alun-alun Kota Tapaktuan, Minggu (18/2). SERAMBI | TAUFIK ZASS
TAPAKTUAN - Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menyukseskan pemilihan kepala daerah di kabupaten masing-masing dengan tidak terlibat dalam politik praktis, dukung-mendukung kandidat tertentu atau menjadi tim sukses mereka. Seruan ini disampaikan Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Hendra Saputra S.Sos.I dan Pjs Bupati Pidie Jaya (Pijay) Kamaruddin Andalah SSos MSi kepada Serambi, Senin (19/2).


Hendra yang pada saat itu turut didampingi anggota Panwaslih Aceh Selatan, Gunawan Syam SH meminta ASN untuk menjaga netralitas dan profesionalismenya. Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, secara umum ASN tidak boleh melakukan politik praktis. Ini sesuai dengan pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.

“Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan Surat Menteri PAN RB No B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASNPada Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, kemudian Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019,” papar Hendra.

Tak hanya itu, aturan menyangkut larangan ASN berpolitik praktis juga diatur dalam UU No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU. “Pada Pasal 70 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara, anggota Polri dan TNI,” papar Hendra.

Ia mengatakan, Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan bersama jajaran Panwaslih Kecamatan se- Aceh Selatan akan bertindak tegas berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang terhadap ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta aparatur birokrasi lainnya yang terbukti melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis sebelum, selama, dan sesudah tahapan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019.

“Azas netralitas dimaksud ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Kemudian, ASN harus bebas dari pengaruh intervensi golongan dan partai politik. Larangan terlibat politik praktis juga ditujukan kepada perangkat desa, yakni keuchik/kepala desa dan jajarannya,” jelas Hendra.

Oleh karena itulah, mengingat sudah diatur dengan jelas di undang-uandang, maka Panwaslih hanya mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan untuk tidak terlibat dalam kegiatan parpol dan politik praktis. “Bahkan ASN yang mengikuti parpol, sanksinya adalah pemecatan secara tidak hormat. Untuk sanksi pelanggaran pilkada lain, yakni penundaan masa jabatan dan gaji,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Hendra juga mengingatkan kepada pasangan calon dan tim sukses masing- masing paslon untuk segera melakukan penertiban terhadap spanduk dan baliho yang dipasang sebelum penetapan calon. “Sebab, spanduk dan baliho tersebut dipasang belum menurut ketentuan dan belum bisa dikategorikan sebagai Alat Peraga Kampanye,” pungkas Hendra.

Seruan yang sama disampaikan Pjs Bupati Pidie Jaya (Pijay) Kamaruddin Andalah SSos MSi dalam apel perdana di halaman tengah kantor bupati setempat, Senin (19/2). Dia mewarning secara tegas kepada seluruh ASN dalam lingkup Pemkab Pijay untuk menjaga netralitas dalam perhelatan pilkada pemilihan bupati/wakil bupati tahun 2018.

“Saya berharap kepada seluruh PNS dalam lingkup pemerintah Pijay ini untuk menjunjung tinggi netralitas dalam perhelatan pilkada tahun ini,” sebut Kamaruddin Andalah dalam amanat pidato apel perdana.

Bagi setiap PNS yang terlibat menjadi tim sukses kandidat tertentu, kata dia, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bila ditemukan PNS bergabung dengan kandidat tertentu, pihaknya akan memproses hingga pemberhentian dari ASN.

Selama bertugas empat bulan selaku Pjs, kata Kamaruddin, pihaknya akan terus melakukan pemantauan secara ketat seluruh ASN, agar tindakan mereka sesuai dengan aturan yang ada. “Siapapun yang aktif terlibat akan diproses dan saya menuntut agar PNS menjunjung tinggi neralitas,” katanya. (tz/c43)


Post a Comment

favourite category

...
test section describtion

Whatsapp Button works on Mobile Device only